KABARLUWUK, BANGGAI - Perusahaan pertambangan Nikel PT Koninis Fajar Mineral yang memiliki wilayah operasi lingkar tambang di Desa Koninis, Gonohop, Tuntung, Pongian, dan Nanga-Nangaon. Senin (15/3/2021) di demo masyarakat. Saat ini perusahaan pertambangan ini sudah mulai membangun jalan koridor, laboratorium dan pelabuhan Jetty.

Faisal Badjarat Reporter Sofyan Labolo LUWUK, Luwuk Times— LSM Lembaga Aksi Peduli Lingkungan Hidup Indonesia LAPELHI Kabupaten Banggai menyebut banyak perusahaan tambang nikel di daerah ini yang eksploitasinya berada di dalam kawasan hutan kebawah untuk lihat konten Dengan begitu kata Direktur LSM LAPELHI Kabupaten Banggai, Faisal Badjarat, Bupati tidak serta merta mengeluarkan izin usaha pertambangan IUP. Sebab kewenangan itu berada pada Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kepada Luwuk Times, Selasa 06/07, Faisal mengatakan, hampir semua perusahaan lahan pertambangan nikelnya berada dikawasan hutan produksi. Sehingga wajib mengantongi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan IPPKH, yang dikeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. “Jika tidak miliki IPPKH, maka Bupati tidak boleh izinkan lakukan eksploitasi tanah nikel dikawasan itu,” kata Faisal sembari menyebut satu persatu perusahaan tambang nikel yang masuk dalam kawasan hutan produksi. Persoalan ini harus diseriusi pemerintah. Perketat pengawasan. Karena dampaknya cukup tinggi terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak. Terhadap Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banggai juga disorot Faisal. Terkait dengan analisis dampak lingkungan Amdal, dinas teknis itu harus lebih proaktif. Jangan nanti ketika ada persoalan di tengah masyarakat terkait Amdal, DLH baru action. “Selama ini DLH menunggu bola dan tidak turun lapangan. Awasi apakah perusahaan itu bekerja sesuai indikator amdalnya atau tidak,” kata dia. “Minimal setiap 6 bulan melakukan audit lingkungan. Perusahaan yang kedapatan nakal dengan lingkungan langsung beri sanksi, dengan memberhentikan sementara aktivitas, sembari memperbaiki kesalahan. Ketika tiga kali buat pelanggaran, maka dihentikan izinnya. Jangan main-main soal lingkungan,” tambah dia. Satu hal ditegaskan Faisal soal pertambangan nikel. Yakni jangan meninggalkan warisan bencana kepada anak cucu kami kedepan. *

Bupati Banggai Ir. H. Amirudin saat menyampaikan sambutan pada Musrenbang Kabupaten Banggai untuk RKPD Tahun 2024, Kamis 16/03/2023. Foto PROKOPIM SETDA BANGGAI Luwuk Times – Bupati Kabupaten Banggai Ir. H. Amirudin mengatakan perusahaan investor pertambangan di daerah ini harus mencontoh PT. Koninis Fajar Mineral KFM yang berada di Desa Tuntung Kecamatan Bunta dalam mengelola praktek pertambangan yang baik. “Kalau semua perusahaan tambang di daerah ini, memiliki tali asih seperti KFM, itu bagus sekali program mereka” ungkap Bupati Amirudin disela-sela sambutan Musrenbang Kabupaten Banggai, Kamis 16/03/2023.IklanScroll kebawah untuk lihat konten Sudah saatnya kata Bupati, perusahaan pertambangan nikel di Kabupaten Banggai memiliki kepedulian penuh dan menjadi faktor utama pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar daerah lingkar tambang. Bupati Banggai Amirudin meminta jika terdapat perusahaan pertambangan nikel yang mengabaikan tanggungjawab sosialnya, agar melaporkan kepadanya. Hadirnya perusahaan pertambangan kata Bupati Banggai Amirduin seharusnya membantu pemerintah mengatasi angka kemiskinan, bukan sebaliknya. * Naser Kantu

Sigitberharap PLTMG Luwuk 40 MW ini pada saatnya nanti diharapkan akan memperkuat sistem ketenagalistrikan di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Banggai dan sekitarnya. Adapun, pada saat ini, PLN Area Luwuk memiliki 136.000 pelanggan dengan daya mampu pembangkit sistem Luwuk Toili sebesar 28,3 MW dan beban puncaknya sudah mencapai 25,8 MW.

KPU Banggai saat sosialisasi tentang tahapan pemilu pada salah satu perusahaan tambang nikel di Kecamatan Bunta. Foto KPU Banggai untuk Luwuk Times Reporter Sofyan Labolo BUNTA— Setelah Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU yang mengatur tentang tahapan pemilu serentak 2024 resmi diundangkan, KPU Kabupaten Banggai langsung tancap kebawah untuk lihat konten Pada Kamis 23/06/2022, lembaga penyelenggara teknis ini mengagendakan sosialisasi pada salah satu perusahaan tambang nikel yang berada di Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai. Anggota KPU Banggai Divisi Teknis, Alwin Palalo kepada Luwuk Times, Jumat 24/06/2022 menginformasikan, pihaknya telah melaksanakan sosialisasi Pemutahiran Data Pemilih berkelanjutan dan aplikasi Lindungi Hak Pilih pada Kantor PT. KFM Koninis Fajar Mineral di desa Salabenda Kecamatan Bunta. Kegiatan ini kata Alwin merupakan bagian dari kesiapan KPU Banggai dalam menghadapi Pemilu 2024. Mengapa memilih perusahaan? Alwin kembali menjelaskan, PT KFM salah satu perusahaan yang memperkerjakan karyawan dari luar Kabupaten Banggai. Nah, untuk tetap dan memastikan dapat memilih pada hari pemilihan tanggal 14 Februari 2024, sehingga KPU Banggai perlu melaksanakan sosialisasi pada perusahaan itu. Alwin menambahkan, dalam pertemuan tersebut, KPU juga menyampaikan tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu 2024 berdasarkan PKPU 3 tahun 2022. Sosialisasi selain hadir komisioner KPU dan perusahaan diwakili oleh Tri Widi Kuncoro selaku Koordinator pengembangan dan pemberdayaan masyarakat juga seluruh departemen dan kontraktor. Hadir pula humas 5 desa lingkar tambang, meliputi Desa Tuntung, Nanga-Nangaon, Koninis, Pongian, dan Gonohop, yang kesemuanya berada pada Wilayah Kecamatan Bunta. *

^{INVIROtoko distributor agen perusahaan professional pembuat perakit pemasang alat Mesin Depot Air Minum Banggai Sulteng terdekat, jual harga murah melayani pengiriman dan pemasangan hingga ke Banggai Sulawesi Tengah serta kecamatan-nya berikut ini: Balantak, Balantak Selatan, Balantak Utara, Batui, Batui Selatan, Bualemo, Bunta, Kintom, Lamala, Lobu, Luwuk, Luwuk Selatan, Luwuk Timur, Luwuk} Wakil Bupati Banggai Furqanudin mengingatkan investor tambang pada Musrenbang RKPD 2023, bertempat hotel Estrella Luwuk, Senin 28/03/2022. FOTO DKISP Kabupaten Banggai LUWUK— Para investor industri tambang baik yang telah beroperasi ataupun baru akan masuk wajib memperhatikan perbaikan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Banggai. Pernyataan buat para investor tambang ini disampaikan Wakil Bupati Banggai Furqanudin saat memberikan sambutan mewakili Bupati Banggai pada pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Murenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Banggai Tahun 2023, bertempat Estrella Hotel and Conference, Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Senin 28/3/22.IklanScroll kebawah untuk lihat konten “Isu-isu sentral terkait keberlangsungan dan perbaikan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat sekitar area pertambangan harus menjadi prioritas para investor. Olehnya masalah terkait lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan potensi munculnya konflik agraria harus terdeteksi dan terselesaikan sejak dini,” tegas Wakil Bupati. Kepada organisasi perangkat daerah OPD Furqanudin mengingatkan meski Kabupaten Banggai terbuka terhadap investasi pada sektor ekstraktif, tetapi harus tertangani secara terpadu dengan memprioritaskan peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Banggai. Terlebih khusus lagi yang berada pada sekitar area pertambangan. “Jangan sampai ada izin pemanfaatan ruang yang tumpang tindih dengan izin pertambangan. Apalagi wilayah tersebut merupakan lahan perkebunan masyarakat, atau daerah yang telah memiliki HGU,” kata Wabup Banggai. Dan kami berharap sambung Furqanudin, OPD terkait bisa jeli mengatasi hal tersebut sehingga kedepan tidak ada lagi pengaduan dari masyarakat. Konflik Agraria Sejalan dengan pernyataan Wabup, Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Suprapto dalam penyampaian pokok-pokok pikiran mewakili anggota legislatif turut menghimbau agar Pemerintah Kabupaten Banggai dan semua elemen terkait untuk serius dalam menyelesaikan konflik-konflik agraria dan permasalahan lingkungan yang timbul akibat adanya investasi pertambangan. Berdasarkan laporan Kepala Bidang Perencanaan Umum dan Evaluasi Bappeda Litbang Banggai, Sri Desiyani Benda, SE, ada dua tujuan Musrenbang RKPD 2023. Pertama menyepakati isu strategis permasalahan dan program pembangunan daerah. Kedua menyepakati kegiatan, sub kegiatan, target kinerja dan alokasi anggaran. Adapun tema yang diangkat yaitu, “Kemandirian Ekonomi Daerah Didukung Penguatan Daya Saing SDM, Penguatan Transformasi Digital, dan Kualitas Pelayanan Publik”. Ia juga menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda penyusunan RKPD Tahun 2023. Setelah sebelumnya Pemerintah Kabupaten Banggai menggelar Musrenbang Desa/Kelurahan 1/22, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2023 7/2/22, Musrenbang Kecamatan 14/2-2/3/22 dan Forum Perangkat Daerah 15-16/3/22. Sejumlah pihak menjadi peserta kegiatan tersebut. Yakni Forkopimda Kabupaten Banggai, Pimpinan dan Anggota DPRD Banggai, Staf Khusus dan Staf Ahli Bupati, Pimpinan Lembaga Vertikal, Pimpinan BUMN dan BUMD. Selanjutnya para kepala OPD, Kepala Bagian Setda Banggai, Pimpinan Perguruan Tinggi, para Camat, perwakilan Perangkat Adat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi pemuda dan organisasi perempuan. Sekretaris Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Kamal Ariansyah, pada kesempatan itu memaparkan arah kebijakan strategis dan prioritas pembangunan daerah Sulawesi Tengah Tahun 2023. * Tim Liputan DKISP Kabupaten Banggai JDHi.

qu6r3fbrtw.pages.dev/271

qu6r3fbrtw.pages.dev/364

qu6r3fbrtw.pages.dev/207

qu6r3fbrtw.pages.dev/83

qu6r3fbrtw.pages.dev/176

qu6r3fbrtw.pages.dev/214

qu6r3fbrtw.pages.dev/327

qu6r3fbrtw.pages.dev/204

qu6r3fbrtw.pages.dev/69

perusahaan tambang di luwuk banggai